Pungutan Infaq Tidak Punya Dasar Hukum Kuat

infaq-sedekahMBS | Tahun anggaran 2015 lalu, Pemko Sabang menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, Rp 35.689.420.052,19, dengan realisasi Rp 30.255.196.338,34 atau 84,78% dari anggaran. Nah, dari realisasi itu, ada sebesar Rp 2.992.306.291,50 diantaranya merupakan zakat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Sabang, termasuk pungutan Infaq.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Aceh, pungutan infaq atas belanja Pemerintah Kota Sabang ini, dilakukan berdasarkan Instruksi Walikota Sabang Nomor 451.12/2112, tanggal 28 Juli 2009, tentang pemotongan Infaq dari perusahaan yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Kota Sabang.

Pekerjaan-pekerjaan yang dipungut infaq adalah dengan nilai kontrak di atas Rp 20 juta. Tarif infaq yang dikenakan adalah 0,5% dari nilai kontrak setelah dikurangi dengan PPh dan PPN/SP3D. Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum Kota Sabang menunjukkan, Kuasa BUD Kota Sabang telah melaksanakan pungutan infaq atas belanja daerah selama tahun anggaran 2015, Rp 907 juta lebih. Dan, telah menyalurkan pungutan infaq tersebut ke Baitul Mal Kota Sabang. Pungutan dan penyaluran infaq ini memang diperlakukan sebagai PFK, sehingga tidak tercatat sebagai pendapatan dan belanja daerah.

Namun, pelaksanaan pungutan dalam pelaksanaan APBK, seharusnya memiliki dasar hukum untuk pungutan, dianggarkan, dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan itu diungkap dalam LHP BPK Nomor 6.B/LHP/XVIII.BAC/05/2012, tanggal 21 Mei 2012 yang menyoroti antara lain dasar hukum pungutan infaq dan pungutannya yang tidak konsisten dengan zakat.

Dalam LHP tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Sabang agar mengkaji kembali Instruksi Walikota No. 451.12/2112, tentang pemotongan Infaq dari perusahaan yang mendapat pekerjaan pada Pemerintah Kota Sabang dari aspek akuntabilitasnya, antara lain dasar kewenangan melakukan pungutan dan pertanggungjawabannya. Sebab, sampai dengan berakhirnya pekerjaan lapangan, Pemerintah Kota Sabang belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Karena, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa. Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal kabupaten/kota dan ayat (2) yang menyatakan bahwa; ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun.

Tak hanya itu, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah dan Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.

Fakta tak elok ini sebut BPK, telah mengakibatkan; menyulitkan terciptanya iklim investasi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan dapat membebani rekanan; dan pungutan infaq tidak mempunyai keabsahan sehingga rawan untuk digugat dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah. Ini terjadi karena Pemerintah Kota Sabang belum melakukan kajian yang mendalam mengenai pembebanan pungutan lain atas belanja daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Atas permasalahan tersebut, Kepala DPPKKD dan Sekretaris Baitul Mal menjelaskan bahwa terkait dengan dasar hukum pemungutan infaq, Pemerintah Kota Sabang menggunakan sekurang-kurangnya dua dasar hukum. Pertama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal; dan Instruksi Walikota Sabang Nomor 451.12/2112 tentang pemotongan infaq dari perusahaan yang mendapat Pekerjaan pada Pemerintah Kota Sabang. Namun, dalam Qanun Nomor 10 tahun 2007, tentang Baitul Mal, pasal 1 angka 22 dijelaskan. Salah satu harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari infaq, yang kemudian dipahami dapat berbentuk pemungutan sejumlah uang.

Nah, Pemerintah Kota Sabang mengakui bahwa regulasi atas pemungutan tersebut belum memadai, dan perlu disampaikan bahwa penetapan Instruksi Walikota Nomor 451.12/2112 tersebut mengikuti kelaziman praktik dari pemerintah atasan yang dalam hal ini adalah Pemerintah Aceh, dimana Pemerintah Aceh menerbitkan “Instruksi Gubernur. Itu sebabnya, BPK merekomendasikan pada Walikota Sabang agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, tentang pungutan infaq sebagaimana dimuat dalam LHP BPK No. 6B/LHP/XVIII.BAC/05/2012, tanggal 21 Mei 2012.

Sumber : Modus Aceh

Pemerintah Kota Sabang

Pemerintah Kota Sabang

REKENING

Rekening BMS-ok

LINK TERKAIT

banner-mitra-baznas

banner-mitra-pa

banner-mitra-bm-aceh

Pemko Sabang

Peta Lokasi
Pengunjung
Kontak Form
Tentang Kami

Baitul Mal Sabang

Alamat :
Baitul Mal Sabang
Jl. Diponegoro Kuta Ateuh Sabang
Email : baitulmalsabang@gmail.com